Jakarta, 30 Agustus 2026 – Pemerintah mempercepat penanganan permanen pada jalur penghubung Nias dan Nias Selatan yang mengalami kerusakan akibat longsor. Pemerintah Kabupaten Nias bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara saat ini masih menjaga agar akses tersebut tetap dapat dilalui masyarakat sambil menyiapkan pekerjaan perbaikan secara permanen. Ruas jalan tersebut memiliki peran penting karena menjadi jalur mobilitas warga sekaligus distribusi berbagai kebutuhan pokok menuju Nias Selatan. Percepatan dilakukan agar kondisi jalan yang sempat terganggu dapat segera dipulihkan dan masyarakat tidak terlalu lama bergantung pada penanganan sementara.

Longsor susulan terjadi pada 25 Juli 2026 di kilometer 47+800, tepatnya di Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato. Material longsor merusak bagian jalan nasional yang menjadi salah satu akses utama menuju wilayah Nias Selatan. Kondisi tersebut membuat kendaraan harus melintas dengan pengaturan khusus demi menjaga keselamatan sekaligus mempertahankan konektivitas masyarakat. Kerusakan di titik tersebut juga menjadi perhatian karena jalur yang sama digunakan untuk mengangkut berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pasokan bahan bakar minyak.

Penanganan permanen telah dimasukkan ke dalam paket preservasi jalan nasional yang disiapkan pemerintah. Saat ini proses pengadaan pekerjaan masih berada pada tahap evaluasi penyedia jasa dan pemerintah menargetkan penyedia dapat ditetapkan pada akhir September 2026. Setelah tahapan pengadaan selesai, pekerjaan pada titik-titik kritis dapat segera dimulai sesuai perencanaan teknis yang telah disusun. Pemerintah berharap proses tersebut berjalan tanpa hambatan sehingga perbaikan tidak kembali tertunda dan kondisi jalan dapat segera ditangani secara lebih menyeluruh.

Selama menunggu pekerjaan permanen, kendaraan masih diperbolehkan melewati lokasi longsor dengan pembatasan berat maksimal 10 ton. Pembatasan tersebut diterapkan sebagai langkah pengamanan agar kondisi jalan yang belum sepenuhnya pulih tidak menerima beban berlebihan. Pengaturan kendaraan juga memungkinkan akses masyarakat tetap terbuka meskipun kapasitas jalur belum dapat dikembalikan seperti kondisi normal. Petugas di lapangan terus melakukan pengawasan agar kendaraan yang melintas mengikuti ketentuan dan tidak membawa muatan melebihi batas yang telah ditetapkan.

Gangguan pada jalur tersebut turut memengaruhi distribusi bahan bakar minyak ke Nias Selatan. Pemerintah Kabupaten Nias bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan koordinasi agar pasokan BBM tetap dapat dikirim meskipun kendaraan dengan kapasitas besar menghadapi pembatasan di lokasi longsor. Mobil tangki dengan kapasitas sekitar 5.000 liter masih dapat melintasi titik tersebut, sedangkan muatan dari kendaraan berkapasitas 8.000 dan 16.000 liter dipindahkan melalui mekanisme over pumping. Cara tersebut dilakukan agar pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat meskipun proses distribusinya membutuhkan tambahan waktu dan penanganan di lapangan.

Dalam mekanisme over pumping, BBM dipindahkan dari mobil tangki yang berada di sisi sebelum titik longsor ke kendaraan yang menunggu di sisi setelah lokasi tersebut. Setelah pemindahan selesai, kendaraan di sisi lain kemudian melanjutkan perjalanan menuju Nias Selatan untuk menyalurkan pasokan. Skema ini membuat proses distribusi menjadi lebih panjang dibandingkan kondisi normal karena membutuhkan perpindahan muatan di tengah perjalanan. Namun, langkah tersebut menjadi solusi sementara untuk mencegah terjadinya gangguan pasokan BBM selama akses utama masih mengalami pembatasan.

Percepatan perbaikan jalan juga mendapatkan pengawalan dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Pengawalan dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BBPJN Sumatera Utara, serta pihak yang terlibat dalam distribusi kebutuhan masyarakat. Satgas mendorong agar proses pengadaan dan pekerjaan permanen dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Koordinasi lintas lembaga diperlukan karena pemulihan jalur tersebut tidak hanya menyangkut konstruksi jalan, tetapi juga keberlangsungan mobilitas dan distribusi logistik ke wilayah Nias Selatan.

Kondisi jalur penghubung Nias dan Nias Selatan menjadi perhatian karena karakter geografis Kepulauan Nias membuat konektivitas darat memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Jalan yang rusak dapat berdampak langsung terhadap perjalanan warga, distribusi barang, kegiatan ekonomi, serta akses menuju berbagai layanan publik. Apabila gangguan berlangsung terlalu lama, biaya transportasi dan distribusi barang juga berpotensi meningkat. Karena itu, perbaikan permanen diperlukan agar masyarakat dapat kembali menggunakan jalur tersebut dengan kapasitas dan tingkat keamanan yang lebih baik.

Pemerintah sebelumnya juga telah menempatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai salah satu fokus pembangunan di Kepulauan Nias. Perbaikan konektivitas dipandang penting untuk mengurangi keterisolasian wilayah sekaligus memperkuat hubungan antarwilayah di kawasan kepulauan. Infrastruktur yang memadai dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks Nias Selatan, jalur penghubung dengan wilayah lain menjadi bagian penting dari jaringan transportasi yang menopang aktivitas perdagangan, pelayanan publik, dan distribusi kebutuhan sehari-hari.

Selain jalur Nias-Nias Selatan, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan dan rekonstruksi ruas jalan yang menghubungkan Nias Selatan dengan Nias Barat melalui jalur pantai barat. Ruas tersebut sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah sehingga membutuhkan penanganan secara bertahap. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pembangunan jalan penghubung tersebut mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penguatan konektivitas Kepulauan Nias dilakukan melalui beberapa ruas strategis sekaligus agar jaringan transportasi antarwilayah dapat semakin baik.

Perbaikan permanen pada jalur yang terdampak longsor juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan risiko bencana di sekitar lokasi. Pekerjaan tidak cukup hanya mengembalikan permukaan jalan seperti sebelumnya, tetapi harus memperhitungkan kestabilan lereng dan sistem drainase agar kerusakan serupa dapat diminimalkan. Struktur pengaman di titik rawan juga perlu disesuaikan dengan karakter medan dan potensi pergerakan tanah. Perencanaan yang lebih kuat diharapkan membuat jalan mampu menghadapi kondisi cuaca maupun tekanan lingkungan dalam jangka panjang.

Bagi masyarakat Nias Selatan, percepatan perbaikan jalur tersebut menjadi penting karena akses transportasi berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Distribusi bahan pangan, BBM, barang kebutuhan rumah tangga, hingga berbagai kebutuhan usaha bergantung pada kelancaran jalur penghubung antardaerah. Ketika akses terganggu, masyarakat dapat menghadapi keterlambatan pasokan dan kenaikan biaya distribusi. Karena itu, pembukaan akses sementara memang diperlukan, tetapi perbaikan permanen tetap menjadi solusi utama agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara normal.

Pemerintah berharap tahapan pengadaan dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan fisik tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut. Setelah penyedia jasa ditetapkan, penanganan pada titik kritis akan dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis dan kondisi lapangan. Proses pekerjaan nantinya juga perlu dikawal agar kualitas konstruksi sesuai dengan perencanaan dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pengawasan menjadi penting karena jalan tersebut merupakan bagian dari jaringan transportasi yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Kepulauan Nias.

Dengan percepatan tersebut, pemerintah menargetkan jalur Nias-Nias Selatan dapat memperoleh penanganan permanen setelah sebelumnya hanya ditangani secara sementara akibat longsor. Selama proses tersebut berlangsung, pembatasan kendaraan dan pengaturan distribusi BBM tetap diterapkan untuk menjaga akses masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BBPJN Sumatera Utara, dan Satgas PRR terus berkoordinasi agar proses pemulihan berjalan sesuai rencana. Perbaikan permanen diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi jalan, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur dan memastikan konektivitas masyarakat Nias Selatan dapat berlangsung lebih aman serta lancar dalam jangka panjang.