Denpasar, 19 Oktober 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menginstruksikan PT Pertamina (Persero) menambah armada kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) menuju Bali. Kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM setelah antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah meminta jumlah kapal pengangkut BBM dari Pulau Jawa menuju Bali ditingkatkan dari tiga menjadi tujuh unit. Penambahan armada diharapkan mampu memperlancar pengiriman sekaligus memperkuat ketahanan pasokan energi di Pulau Dewata. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah gangguan distribusi serupa kembali terjadi.

Bahlil menyampaikan instruksi tersebut setelah memimpin rapat koordinasi mengenai distribusi BBM di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026). Pertemuan itu dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, jajaran direksi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta unsur aparat keamanan. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi kendala distribusi yang menyebabkan pasokan BBM di sejumlah SPBU mengalami gangguan. Bahlil menjelaskan bahwa pengiriman BBM dari Jawa menuju Bali sebelumnya hanya mengandalkan tiga kapal. Jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi tujuh kapal untuk mempercepat pengiriman dan menjaga kelancaran pasokan. Pemerintah berharap penambahan armada dapat membantu mengurai antrean kendaraan secara bertahap.

Gangguan distribusi BBM di Bali sebelumnya dipicu oleh persoalan teknis dalam proses pengangkutan dan bongkar muat kapal tanker. Kondisi cuaca dan hambatan operasional turut menyebabkan keterlambatan kedatangan pasokan dari Jawa. Akibatnya, ketahanan cadangan BBM di Bali sempat mengalami penurunan hingga berada pada kisaran tiga sampai empat hari. Situasi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat yang kemudian berbondong-bondong mendatangi SPBU untuk mengisi bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Denpasar, Badung, dan Tabanan. Pemerintah menegaskan bahwa persoalan utama berkaitan dengan kelancaran distribusi, bukan karena ketiadaan pasokan BBM secara nasional.

Selain menambah kapal pengangkut, Bahlil juga meminta Pertamina meningkatkan ketahanan cadangan BBM di Bali menjadi 15 hari. Sebelumnya, rata-rata cadangan bahan bakar di wilayah tersebut telah kembali mencapai sekitar 11 hingga 12 hari setelah pengiriman mulai berjalan lebih lancar. Peningkatan cadangan menjadi 15 hari dinilai penting untuk memberikan ruang pengamanan apabila terjadi keterlambatan distribusi berikutnya. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan penambahan cadangan, bukan pengurangan kuota BBM untuk masyarakat Bali. Ia juga menjelaskan bahwa ketahanan cadangan selama 15 hari bukan berarti pasokan akan habis setelah periode tersebut. Persediaan terus diperbarui melalui pengiriman secara berkala sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi BBM melalui dua fasilitas utama, yakni Fuel Terminal Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem. Kedua terminal tersebut memiliki peran penting dalam menerima serta menyalurkan bahan bakar ke berbagai wilayah Bali. Pertamina juga telah menambah pasokan Pertalite secara bertahap hingga mencapai 48 juta liter dalam periode 7 hingga 17 Oktober 2026. Pengiriman tambahan dilakukan untuk mempercepat pemulihan stok dan memastikan SPBU kembali memperoleh pasokan secara teratur. Di sisi lain, perusahaan mengoptimalkan armada mobil tangki untuk mempercepat penyaluran bahan bakar dari terminal menuju SPBU. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketidakseimbangan antara ketersediaan BBM dan kebutuhan masyarakat.

Upaya mengatasi antrean juga dilakukan dengan memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU menjadi 24 jam. Sebanyak 66 SPBU di wilayah Denpasar dan Badung dioperasikan sepanjang hari untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertamina turut mengerahkan tambahan 16 mobil tangki serta mendapat dukungan personel TNI dalam membantu kelancaran distribusi dan pengamanan. Pemerintah Provinsi Bali juga menerapkan pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor kendaraan ganjil dan genap. Kebijakan yang mulai diberlakukan pada Sabtu (17/10/2026) tersebut diperpanjang hingga Jumat (23/10/2026) setelah dinilai membantu mengurai antrean. Pelaksanaannya akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Bahlil memastikan kondisi cadangan BBM nasional masih berada pada tingkat yang memadai meskipun sejumlah daerah mengalami hambatan distribusi. Cadangan Pertalite secara nasional tercatat berada pada kisaran 16 hingga 18 hari, sedangkan jenis BBM lainnya rata-rata memiliki ketahanan di atas 20 hari. Oleh karena itu, pemerintah memusatkan perhatian pada pembenahan sistem logistik agar bahan bakar dapat tiba tepat waktu di daerah tujuan. Evaluasi juga dilakukan terhadap distribusi BBM di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang menghadapi tantangan transportasi berbeda. Di sejumlah kawasan, pendangkalan sungai menyebabkan kapal pengangkut tidak dapat beroperasi dengan kapasitas seperti sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian pengiriman harus dialihkan melalui jalur darat yang membutuhkan waktu lebih lama.

Penambahan kapal pengangkut BBM menuju Bali menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat keandalan distribusi energi nasional. Bahlil meminta Pertamina terus mengevaluasi sistem pengiriman agar kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan pasokan dapat dicegah. Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal. Kelancaran distribusi BBM memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi Bali, terutama sektor transportasi, perdagangan, dan pariwisata. Dengan peningkatan armada kapal menjadi tujuh unit serta target cadangan selama 15 hari, pemerintah berharap antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi. Pengawasan distribusi akan terus dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara stabil dan berkelanjutan.